Koalisi masyarakat sipil dan masyarakat adat yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke, Papua Selatan, menyanggah tanggapan pemerintah Indonesia terhadap sembilan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (UN Special Procedure Mechanism) ihwal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan dampak lingkungan proyek tersebut.
Sembilan pelapor khusus PBB telah mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia dan perusahaan PT Global Papua Abadi meminta tanggapan dari kedua pihak atas dugaan pelanggaran HAM dan lingkungan hidup dalam pengembangan perkebunan pangan dan energi skala luas melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke. Lebih dari 630.000 ha akan diubah jadi lahan tebu, pengolahan gula dan produksi bioetanol dan lebih dari satu juta hektare akan dijadikan lahan sawah dan perkebunan tanaman lainnya.
Indonesia plans to develop a oil palm plantation in Boven Digoel regency, South Papua province, to strengthen economic resilience and energy independence, the Defence Ministry said.
West Papuans in Merauke claim the Indonesian government is stealing land to build its global "food barn" and feed its population of 280 million.
A holding brasileira J&F paga US$ 2,64 bilhões para a indonésia Paper Excellence, recuperando o controle total da Eldorado Brasil Celulosa e pondo fim há 8 anos da maior briga empresarial do Brasil. Uma das alegações para anulação da compra foi a falta de autorizações do Incra e do Congresso Nacional para assumir terras no país, exigência da Lei de acesso à terras por estrangeiros.
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) akan mengelola 425.000 hektare lahan untuk lumbung pangan (food estate). Agrinas Pangan hanya akan mengelola 225.000 Ha lahan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan, serta tambahan 200.000 Ha cetak sawah baru di Wanam, Merauke yang ditargetkan selesai tahun ini.
Indonesia plans to clear forests about the size of Belgium to produce sugarcane-derived bioethanol, rice and other food crops, potentially displacing Indigenous groups who rely on the land to survive.
Hundreds of Indigenous people and civil society groups in Indonesia are demanding an end to government projects that have seized their lands, fueled violence, and stripped them of their rights.
Over 250 indigenous peoples, local communities and various civil society organizations from all over Indonesia announced the Merauke Declaration on March 11-14, 2025 in Merauke, South Papua, rejecting various National Strategic Projects (PSN) throughout Indonesia.
Suara penolakan dan perlawanan atas berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) bermasalah bergema dari Merauke, Papua Selatan, provinsi paling timur Indonesia yang tengah disasar proyek cetak sawah dan kebun tebu warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan kini dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto.
For four days on 11-14 March 2025, more than 250 indigenous peoples and local communities affected by Indonesia National Strategic Projects, as well as various civil society organisations, gathered in Merauke, South Papua to challenge the mega projects for rice, sugarcane, oil palm as well as others that will grab million of hectares of community and indigenous territories across the country.
The Indonesian government took over management of palm oil plantations seized from a corporation facing a graft probe, under an initiative that may be extended to other troubled commodity-production sites.
