Koalisi masyarakat sipil dan masyarakat adat yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke, Papua Selatan, menyanggah tanggapan pemerintah Indonesia terhadap sembilan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (UN Special Procedure Mechanism) ihwal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan dampak lingkungan proyek tersebut.
Sembilan pelapor khusus PBB telah mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia dan perusahaan PT Global Papua Abadi meminta tanggapan dari kedua pihak atas dugaan pelanggaran HAM dan lingkungan hidup dalam pengembangan perkebunan pangan dan energi skala luas melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke. Lebih dari 630.000 ha akan diubah jadi lahan tebu, pengolahan gula dan produksi bioetanol dan lebih dari satu juta hektare akan dijadikan lahan sawah dan perkebunan tanaman lainnya.
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) akan mengelola 425.000 hektare lahan untuk lumbung pangan (food estate). Agrinas Pangan hanya akan mengelola 225.000 Ha lahan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan, serta tambahan 200.000 Ha cetak sawah baru di Wanam, Merauke yang ditargetkan selesai tahun ini.
Food estate yang sudah dan akan dikerjakan di beberapa wilayah Indonesia seolah menjanjikan ketersediaan pangan berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, di balik semua janji manis, banyak sisi gelap perlu dipertimbangkan secara serius. Semua kajian memperlihatkan ”food estate” lebih banyak membawa kerugian, bahkan kekerasan, terhadap masyarakat.
Penghentian operasional kebun plasma oleh pemilik lahan plasma yang bermitra dengan PT. Hardaya Inti Plantations di Kabupaten Buol memasuki minggu kedua di lima desa yang melibatkan pemilik lahan di empat koperasi dari tujuh koperasi plasma yang bermitra.
Konflik antara petani plasma dengan PT Hardaya Inti Plantations (HI)P di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, kembali meletup hari ini, 8 Januari 2024. Petani pemilik lahan program plasma perkebunan sawit mitra PT HIP melakukan aksi penghentian operasional kebun plasma, karena dianggap merugikan petani plasma.
Setelah tiga bulan mendaftarkan gugatan di PTUN Jayapura, sidang gugatan izin lingkungan Suku Awyu kepada perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (IAL) memasuki tahap pemeriksaan bukti 6 Juli lalu.
Catatan dari berkunjung ke Food Estate Kabupaten Keerom, Papua yang dilakukan Pusaka. Secara keseluruhan proyek ini direncanakan mencapai 10.000 hektar luasnya menyasar lahan bekas perkebunan kelapa sawit petani plasma.
Kementerian Pertahanan mengakui jika Proyek Food Estate singkong di Kalimantan Tengah mangkrak setelah dua tahun karena belum adanya pendanaan untuk melanjutkan program.
Analisa dari Milieudefensie menemukan bahwa Perusahaan Sawit Socfin secara sistematis menyembunyikan sebagian dari perkebunan mereka dari sertifikasi. Dengan cara ini mereka berhasil menerima sertifikat RSPO, sementara sebagian besar perkebunan mereka tidak memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial
Deforestasi akibat aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Papua cenderung meningkat. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mencatat terdapat lima perusahaan perkebunan yang melakukan penggundulan hutan pada 2022 yakni: PT Inti Kebun Sawit (IKS); PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ); PT Permata Nusa Mandiri (PNM); PT Subur Karunia Raya (SKR) dan PT Internusa Jaya Sejahtera (IJS).
Lebih dari 100 organisasi mengecam RSPO dalam sidang umum ke-19nya karena melakukan greenwashing terhadap perusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia dan buruh, serta perampasan tanah oleh industri kelapa sawit.
